DIKASIH INFO – Silakan simak kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan berikut ini.
Artikel kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan lengkap dengan pembahasannya ini penting untuk dipelajari.
Namun, ada baiknya para siswa kelas 7 mengerjakan tugasnya terlebih dahulu sebelum menyimak kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan ini.
Pasalnya, kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan dibuat hanya sebagai referensi ataupun alternatif jawaban siswa-siswi kelas 7 semester 2 saat mengerjakan tugas di rumah.
Sebagai informasi, kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan ini dibuat berdasarkan soal-soal yang ada di dalam Buku Paket IPS kelas 7 SMP Cetakan pertama, 2021.
Buku Paket IPS kelas 7 SMP yang dijadikan sebagai buku pegangan siswa di sekolah jenjang SMP ini ditulis oleh M. Nursa’ban, Supardi, Mohammad Rizky Satria, Sari Oktafiana.
Dikutip dari Buku Paket IPS kelas 7, berikut ini adalah soal sekaligus kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan .
Soal IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan
Mengapa Sriwijaya disebut Kedatuan bukan Kerajaan?
kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 145 Lembar Aktivitas 4 Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan Bukan Kerajaan
Sriwijaya menerapkan sistem monarki kedatuan. Sriwijaya diketahui dipimpin oleh seorang penguasa yang diberi gelar datu.
Adapun datu adala sebutan seorang pemimpin dalam bahasa Melayu dengan gelar tertingginya adalah Datu Maharaja.
Adapun wilayah Kedatuan Sriwijaya ini dibagi ke dalam beberapa bagian yang disebut juga dengan mandala.
Setiap mandala di Sriwijaya dimpimpin oleh seorang Datu Mandala yang kedudukannya lebih rendah dari Datu Maharaja.
Selain itu, dalam sistem monarki kedatuan, ada pula pejabat pemerintahan seperti raja muda, menteri agama, panglima perang, dan pengurus buruh.
