ANALISISLAH Mekanisme Penyelesaian Pertentangan Antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Perundang-Undangan

DIKASIH INFO - Pertanyaan analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya ini sering ditanyakan oleh banyak mahasiswa.

Pasalnya, pertanyaan analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya ini biasanya ditanyakan dalam diskusi kuliah.

Salah satu yang sering menanyakan pertanyaan analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya ini adalah Mahasiswa yang tengah mengikuti perkuliahan online.

Sebelum menyimak jawaban pertanyaan analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya ini, silakan cermati terlebih dahulu soal lengkapnya di bawah ini.

Baca Juga: JAWABAN Diberikan Data Produksi Hasil Panen Jambu (Kg): 100, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 50, 45, 40

Baca Juga: TERJAWAB! Selama Musim Hujan, Banyak Anak yang Terkena Flu dan Menular Kepada Beberapa Anak Lainnya

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Dirangkum Dikasih INFO dari berbagai sumber, berikut ini adalah jawaban untuk soal tersebut.

Jawaban:

Mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, terdapat mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada peraturan yang lebih rendah.

Dalam hal terjadi pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dan harus dijunjung tinggi.

Apabila terdapat pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ada beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan, antara lain: